Ekonom senior Faisal Basri kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan subsidi yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Faisal Basri, alokasi subsidi, khususnya untuk energi, seringkali tidak tepat sasaran dan justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu ketimbang masyarakat miskin. Kritik ini menyoroti efektivitas dan keadilan distribusi subsidi di era Jokowi.
Faisal Basri berpendapat bahwa kebijakan subsidi energi yang ada saat ini, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, seringkali tidak efisien. Dana triliunan rupiah yang digelontorkan untuk subsidi tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan tepat sasaran, seperti peningkatan infrastruktur atau bantuan sosial langsung kepada masyarakat prasejahtera.
Kritik Faisal Basri ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan data dan analisisnya, konsumsi BBM bersubsidi, misalnya, masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang dimiliki oleh kelompok menengah ke atas. Hal serupa juga terjadi pada subsidi listrik, di mana rumah tangga dengan daya listrik besar, yang umumnya adalah kalangan mampu, justru banyak menikmati subsidi tersebut.
Menurut Faisal Basri, dampak negatif dari subsidi yang tidak tepat sasaran ini sangat besar. Selain membebani anggaran negara, subsidi tersebut juga cenderung menciptakan distorsi pasar dan tidak mendorong efisiensi energi. Ia menilai, ini adalah kesalahan fundamental dalam perumusan kebijakan yang perlu segera diperbaiki oleh pemerintah Jokowi.
Solusi yang ditawarkan Faisal adalah pengalihan subsidi dari komoditas ke orang. Artinya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak melalui program bantuan sosial, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dan adil dalam mengurangi kemiskinan.
Meskipun demikian, pemerintah Jokowi kerap beralasan bahwa pencabutan subsidi secara drastis dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi. Langkah-langkah penyesuaian harga energi seringkali dilakukan secara bertahap dan diiringi dengan kompensasi, meskipun masih belum sepenuhnya memuaskan para kritikus seperti Faisal Basri.
Perdebatan mengenai efektivitas dan tepat sasaran subsidi ini memang menjadi isu klasik yang terus bergulir di setiap pemerintahan. Kritik dari Faisal Basri sekali lagi mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi untuk memastikan dana rakyat benar-benar dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
