Isuu ketahanan pangan di Indonesia seolah tak pernah usai, di mana masalah stok beras selalu menjadi isu klasik yang berulang. Setiap menjelang akhir tahun atau musim tanam, kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan dan kenaikan harga beras kembali mencuat. Puncak dari kekhawatiran ini adalah terjadinya fenomena Harga Pangan Melonjak, yang tidak hanya membebani masyarakat berpendapatan rendah tetapi juga mengganggu stabilitas inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar di beberapa kota besar, dengan kenaikan rata-rata harga di tingkat konsumen mencapai 15% dari harga normal pada bulan Juli. Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa negara agraris seperti Indonesia selalu bergulat dengan masalah stok dan harga beras?
Salah satu akar masalah terletak pada sistem logistik dan distribusi yang belum efisien. Meskipun Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) memiliki mandat untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), proses penyerapan gabah dari petani sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Pada musim panen raya Maret–April 2025, misalnya, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 60% dari target yang ditetapkan, terutama karena harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani seringkali lebih menarik bagi tengkulak swasta dibandingkan harga patokan pemerintah. Akibatnya, ketika terjadi musim paceklik atau kondisi darurat seperti bencana alam, cadangan yang dimiliki pemerintah tidak cukup kuat untuk meredam Harga Pangan Melonjak di pasar.
Faktor kedua adalah dampak perubahan iklim dan faktor cuaca ekstrem. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 5 Agustus 2025, prediksi fenomena El Niño yang berkepanjangan pada tahun ini menyebabkan mundurnya musim tanam di beberapa lumbung beras utama seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keterlambatan tanam ini otomatis mengurangi volume panen, yang pada gilirannya menyebabkan suplai beras berkurang di pasaran dan memicu Harga Pangan Melonjak. Meskipun pemerintah telah merencanakan impor sebanyak 2 juta ton pada tahun fiskal 2025 sebagai langkah antisipasi, realisasi impor seringkali terkendala isu geopolitik dan kuota dari negara eksportir.
Guna mengatasi masalah ini secara struktural, pemerintah telah mengambil beberapa langkah intervensi. Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yasin, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 20 September 2025, memaparkan strategi peningkatan produksi melalui program percepatan irigasi dan penyediaan bibit unggul tahan cuaca ekstrem. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Satuan Tugas Pangan juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi guna mencegah praktik penimbunan oleh spekulan yang sengaja memicu Harga Pangan Melonjak. Operasi pasar pun terus digencarkan di 34 provinsi dengan subsidi harga, namun solusi ini masih bersifat jangka pendek. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi pertanian dan perbaikan tata kelola air untuk menjamin ketersediaan beras dalam jangka panjang, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada isu klasik dan mendasar ini setiap tahun.