Praktik mafia solar semakin meresahkan dengan adanya penyalahgunaan fasilitas nelayan atau pertanian untuk mendapatkan solar subsidi dalam jumlah besar. Modus ini, yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor produktif, justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, kemudian menyalurkannya ke pihak yang tidak berhak. Penyalahgunaan fasilitas nelayan dan pertanian ini bukan hanya kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghambat produktivitas sektor vital tersebut, dan merugikan masyarakat secara langsung.
Fasilitas nelayan dan pertanian, seperti jatah solar subsidi, diberikan pemerintah untuk membantu mereka menekan biaya operasional. Subsidi ini krusial agar hasil tangkapan ikan atau panen pertanian tetap terjangkau. Namun, mafia melihat celah ini sebagai peluang untuk mendapatkan solar murah, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada industri atau pihak lain yang tidak berhak.
Modus yang digunakan dalam penyalahgunaan fasilitas nelayan dan pertanian ini cukup bervariasi. Ada yang memalsukan data kepemilikan kapal atau lahan, mengajukan kuota yang berlebihan, atau bahkan membeli jatah solar dari nelayan/petani yang tidak menggunakan seluruh kuotanya. Semua ini bertujuan untuk mengakumulasi solar subsidi dalam jumlah besar secara ilegal, dan memastikan kelancaran penyelewengan yang masif.
Setelah solar subsidi terkumpul melalui penyalahgunaan fasilitas nelayan atau pertanian, mafia akan menyalurkannya ke pasar gelap. Pembeli utamanya adalah perusahaan industri yang seharusnya membeli solar nonsubsidi, atau bahkan oknum pertambangan yang ingin menekan biaya operasional secara ilegal. Praktik ini menciptakan persaingan tidak sehat di pasar dan merusak tatanan ekonomi.
Dampak dari penyalahgunaan fasilitas nelayan dan pertanian ini sangat merugikan. Selain menyebabkan kerugian triliunan rupiah bagi anggaran negara karena subsidi yang tidak tepat sasaran, praktik ini juga menyebabkan kelangkaan solar di kalangan nelayan dan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Akibatnya, biaya produksi mereka meningkat, dan dapat memicu kenaikan harga pangan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya memerangi penyalahgunaan fasilitas nelayan dan pertanian ini. Pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan di lapangan, serta sanksi tegas bagi para pelaku menjadi prioritas. Sistem pendataan dan distribusi yang lebih akurat juga perlu dikembangkan untuk meminimalkan celah penyelewengan.
Edukasi kepada nelayan dan petani tentang pentingnya tidak menjual jatah subsidi mereka juga krusial. Pemahaman akan dampak jangka panjang dari praktik ini dapat membantu mencegah mereka terlibat dalam jaringan mafia.