Penyaluran bansos dalam bentuk tunai sangat rentan disalahgunakan. Uang tunai mudah dialihkan untuk berbagai keperluan, termasuk judi online, tanpa jejak yang jelas. Ini berbeda dengan bansos nontunai yang spesifik peruntukannya. Masalah ini telah menyebabkan banyak kasus penyimpangan, mengikis tujuan awal bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan.
Transparansi menjadi tantangan utama dalam penyaluran bansos tunai. Setelah uang sampai ke tangan penerima, sangat sulit untuk melacak bagaimana dana tersebut digunakan. Akses permodalan yang tidak terkontrol ini membuka celah besar bagi individu untuk menyalahgunakan bantuan, bahkan untuk kegiatan ilegal seperti judi online, yang bertentangan dengan tujuan program.
Banyak kasus penyalahgunaan bansos tunai yang terekspos ke publik memicu penurunan kepercayaan masyarakat. Ketika dana yang seharusnya membantu justru digunakan untuk hal-hal negatif, legitimasi program bansos dipertanyakan. Hal ini dapat menimbulkan penolakan sosial terhadap program bantuan pemerintah, bahkan dari mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Bansos nontunai, seperti kartu sembako atau voucher khusus, menawarkan solusi yang lebih efektif. Dengan peruntukan yang spesifik, dana hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau layanan tertentu. Ini secara signifikan mengurangi peningkatan risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Meskipun penyaluran bansos tunai mungkin dianggap lebih mudah dan cepat dalam beberapa kondisi darurat, dampaknya dalam jangka panjang perlu dipertimbangkan. Jika sistem tidak mampu mengawasi penggunaan dana, maka efektivitas program akan diragukan. Keamanan pangan dan kebutuhan dasar lainnya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar kecepatan penyaluran.
Pemerintah perlu terus dorong regenerasi sistem penyaluran bansos ke arah nontunai. Ini mungkin memerlukan inovasi pertanian dalam pencatatan dan distribusi, serta edukasi masif kepada penerima. Adaptasi terhadap teknologi digital, seperti aplikasi atau kartu pintar, dapat membantu pengelolaan proses ini menjadi lebih efisien dan transparan di masa depan.
Integrasi data penerima dengan sistem yang lebih canggih juga sangat penting. Dengan demikian, pemerintah dapat memverifikasi kelayakan dan memantau penggunaan dana secara lebih akurat. Ini akan meningkatkan kualitas program bansos secara keseluruhan, mencegah kebocoran, dan memastikan bantuan sosial benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi sulit.