Kementerian Lingkungan Hidup resmi mengeluarkan surat peringatan penting kepada sejumlah kontraktor pelaksana proyek pembangunan di wilayah ibu kota baru. Pemerintah menyampaikan teguran keras atas ditemukannya indikasi kuat pelanggaran analisis mengenai dampak lingkungan dalam pelaksanaan pengerjaan fisik di lapangan. Tim pengawas menemukan adanya kegiatan pembukaan lahan yang mengabaikan kaidah konservasi tanah serta mencemari aliran sungai di sekitar lokasi pengerjaan proyek. Pihak pengembang diminta segera menghentikan sementara aktivitas pengerjaan pada sektor bermasalah sampai seluruh rekomendasi perbaikan lingkungan dipenuhi secara lengkap.
Temuan pelanggaran ini terungkap setelah tim inspeksi mendadak melakukan pengujian kualitas air sungai dan pemantauan kondisi tutupan lahan di kawasan proyek. Hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat sedimentasi air sungai meningkat drastis akibat erosi material konstruksi yang tidak dikelola dengan baik oleh kontraktor. Selain itu, sistem pengelolaan limbah cair dari area basecamp pekerja terbukti langsung dibuang menuju saluran air umum tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sangat berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup serta mengancam ketersediaan air bersih warga.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur di kawasan ibu kota baru wajib mematuhi standar pembangunan berkonsep hijau dan ramah lingkungan. Setiap perusahaan kontraktor yang terbukti secara sengaja melanggar dokumen analisis dampak lingkungan akan dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dewan pengawas meminta pihak pengembang untuk segera membangun kolam pengendap sedimen serta memperbaiki sistem pengolahan limbah dalam tenggat waktu dua minggu. Ketegasan aturan ini berlaku bagi seluruh kontraktor tanpa terkecuali.
Langkah tegas pemerintah dalam memberikan teguran keras ini mendapatkan dukungan luas dari para aktivis lingkungan serta masyarakat umum di tanah air. Publik menginginkan agar pembangunan kota baru benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan ekologis sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah sejak awal rencana penyusunan. Pengawasan secara berkala dan independen harus terus dilakukan guna memastikan bahwa pengerjaan infrastruktur tidak mengorbankan kelestarian alam Kalimantan yang sangat bernilai. Transparansi hasil audit lingkungan kepada publik juga sangat diperlukan.
Pihak penanggung jawab proyek akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta berkomitmen penuh untuk segera merealisasikan seluruh poin perbaikan yang diminta. Mereka berjanji akan menyempurnakan fasilitas pengelolaan limbah serta menerapkan standar operasional pemeliharaan lingkungan secara jauh lebih ketat di lapangan. Komitmen ini diharapkan dapat memulihkan kembali kualitas lingkungan yang sempat terdampak akibat kelalaian proses pengerjaan sebelumnya. Keberlanjutan pembangunan ibu kota baru sangat bergantung pada ketaatan seluruh pihak terhadap aturan lingkungan.