Langkah besar menuju pemindahan ibu kota baru terus menunjukkan hasil yang nyata seiring dengan pengumuman terbaru mengenai Progres Pembangunan IKN pada bulan Februari 2026 yang kini telah memasuki fase operasional krusial. Salah satu pencapaian yang paling dinantikan adalah mulai beroperasinya secara penuh empat kompleks perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dengan selesainya tahap interior dan instalasi teknologi pintar pada gedung-gedung tersebut, aktivitas administrasi negara kini resmi mulai bergeser dari Jakarta ke Nusantara. Momentum ini menandakan bahwa visi pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan cerdas bukan lagi sekadar rencana, melainkan realitas yang fungsional.
Memasuki hari Rabu, 11 Februari 2026, suasana di KIPP Nusantara tampak sangat dinamis dengan hadirnya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai menempati ruang kerja baru mereka. Berdasarkan laporan teknis dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Progres Pembangunan IKN untuk klaster pemerintahan tahap pertama telah mencapai angka 95 persen secara keseluruhan. Selain gedung perkantoran, fasilitas pendukung seperti perumahan dinas, sistem penyediaan air minum, dan jaringan listrik berbasis energi terbarukan juga telah berfungsi dengan stabil. Efisiensi energi menjadi prioritas utama, di mana setiap gedung Kemenko dilengkapi dengan sistem manajemen bangunan otomatis yang mampu menekan konsumsi listrik hingga 30 persen dibandingkan gedung perkantoran konvensional.
Keamanan di wilayah ibu kota baru juga menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya aktivitas perkantoran. Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyiagakan personel di bawah komando Polda Kalimantan Timur melalui satuan tugas khusus pengamanan IKN. Petugas kepolisian secara rutin melakukan patroli di sepanjang jalan sumbu kebangsaan dan titik-titik vital seperti Istana Negara serta kantor kementerian. Pengamanan ini dilakukan secara humanis namun tetap ketat guna memastikan keselamatan para pejabat negara, diplomat, dan pekerja yang berada di kawasan tersebut. Koordinasi antara aparat keamanan dan petugas lapangan dari kementerian terkait dilakukan setiap hari untuk memastikan bahwa Progres Pembangunan IKN di zona pendukung lainnya tidak terganggu oleh kendala teknis maupun sosial.
Selain fokus pada infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga mulai membuka akses bagi transportasi publik bertenaga listrik yang melayani rute antar-kantor kementerian. Kehadiran bus listrik tanpa awak yang beroperasi secara terjadwal membantu mobilisasi para ASN dalam menjalankan tugas lintas sektoral.